Paradoks pendidikan dari Ipsos
Masyarakat kita menunjukkan optimisme luar biasa terhadap kualitas sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, kekhawatiran mendalam terhadap kesenjangan akses.
Laporan Ipsos Education Monitor 2025 yang melibatkan 23.700 responden dari 30 negara menghadirkan potret kontradiktif tentang lanskap pendidikan Indonesia. Kalau Anda membacanya, pasti tak bisa berhenti dari berkerut dahi, atau tersenyum geli.
Di satu sisi, masyarakat kita menunjukkan optimisme luar biasa terhadap kualitas sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, kekhawatiran mendalam terhadap kesenjangan akses dan ancaman ekosistem digital mengungkap tantangan struktural yang belum terselesaikan.
Data ini tentu bukan sekadar angka statistik—melainkan cermin yang menuntut refleksi kritis tentang arah masa depan pendidikan Indonesia. Misalnya ini: Sebanyak 43% masyarakat Indonesia menilai kualitas sistem pendidikan nasional sebagai “baik”, angka yang melampaui rata-rata global.
Capaian ini bahkan mengalahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat (40%) atau Jerman (22%). Pada pandangan pertama, ini seperti kabar baik. Namun, sebagai praktisi melek media, saya bertanya: optimisme ini dari pengalaman riil, atau cerminan keterbatasan akses informasi komparatif?
Dahi saya makin berkerut saat melihat Indonesia menempati posisi teratas global dalam kepercayaan diri akademik. Sebanyak 74% responden Indonesia merasa prestasi akademik mereka saat sekolah berada di atas rata-rata—angka tertinggi di dunia. Sedunia!
Bandingkan dengan Jepang (25%) atau Korea Selatan (47%) yang jauh lebih rendah meskipun kedua negara tersebut konsisten meraih peringkat teratas dalam tes PISA internasional.
Fenomena ini mencerminkan apa yang dalam psikologi pendidikan dikenal sebagai “Dunning-Kruger effect”—kecenderungan individu dengan kompetensi rendah menilai kemampuan mereka secara berlebihan. Atau dalam konteks budaya, ini bisa jadi refleksi dari sistem pendidikan yang lebih menekankan nilai ujian daripada pemahaman mendalam.
Terlalu percaya diri bermodal hafalan daripada pemikiran kritis.
Bagi ekosistem melek media, temuan ini mengkhawatirkan. Kepercayaan diri yang tidak sebanding dengan kompetensi nyata menciptakan populasi yang rentan terhadap misinformasi—merasa cukup tahu untuk menilai informasi, namun tidak cukup terlatih untuk memverifikasinya secara kritis.
Tetapi, bisa jadi ini terkait dengan temuan berikutnya. Di balik euforia angka kepuasan, data Ipsos mengungkap keresahan yang lebih dalam. Ketika ditanya tentang tantangan terbesar sistem pendidikan, responden Indonesia dengan tegas menunjuk satu masalah: ketimpangan akses.
Sebanyak 59% responden menganggap akses pendidikan yang tidak merata sebagai tantangan nomor satu—persentase tertinggi di antara 30 negara yang disurvei. Jadi, karena ketimpangan, ada yang merasa percaya diri dengan pendidikannya yang sangat bagus, sementara mayoritas masih tertinggal.
Sebagai perbandingan, di Malaysia angka ini hanya 35%, dan di India 22%. Ini adalah pengakuan kolektif bahwa optimisme tentang “kualitas pendidikan yang baik” hanya berlaku untuk segelintir kelompok atau wilayah tertentu.
Infrastruktur yang tidak memadai disebut oleh 37% responden, sementara pelatihan guru yang kurang mencukupi disebutkan oleh 30%. Yang menarik, 29% responden menyoroti penggunaan teknologi di sekolah yang masih kurang—sebuah ironi mengingat Indonesia adalah salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia.
Kesenjangan digital dalam pendidikan ini menciptakan dua Indonesia yang berbeda: satu Indonesia yang terhubung, memiliki akses ke teknologi pembelajaran modern, dan mampu bersaing global; satu Indonesia lainnya yang masih berjuang dengan infrastruktur dasar, guru yang tidak terlatih, dan kurikulum yang ketinggalan zaman.
Dari perspektif melek media, kesenjangan ini fatal. Literasi media bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi tentang kemampuan berpikir kritis dalam ekosistem informasi yang kompleks. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas tidak merata, kemampuan masyarakat untuk menavigasi lanskap informasi digital juga akan sangat timpang.
Bagian lain laporan bisa membuat tersenyum geli: Indonesia adalah negara paling khawatir di dunia terhadap dampak media sosial terhadap generasi muda. Indonesia mencatat dukungan tertinggi global (87%) untuk melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 14 tahun, di dalam maupun di luar sekolah.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Data yang dikutip dalam laporan menunjukkan 48% anak Indonesia di bawah usia 12 tahun sudah memiliki akses ke platform media sosial. Paparan dini ini memicu berbagai risiko: dari cyberbullying, paparan konten tidak pantas, hingga kecanduan digital yang berdampak pada kesehatan mental.
Inilah ironi yang bikin geli dalam respons ini. Alih-alih membangun kemampuan kritis untuk menavigasi media sosial, kecenderungannya adalah melarang total. Ini mencerminkan pendekatan proteksionis dan teknokratis yang, meskipun berniat baik, berpotensi kontraproduktif.
Pengalaman Australia yang menjadi negara pertama menerapkan larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun menunjukkan tantangan implementasi yang kompleks. Teknologi verifikasi usia masih kontroversial, dan larangan tanpa edukasi melek media hanya akan menunda masalah, bukan menyelesaikannya.
Yang Indonesia butuhkan bukan sekadar larangan, melainkan pendekatan holistik: regulasi yang ketat untuk platform, pendidikan literasi media yang sistematis di sekolah, dan pemberdayaan orang tua untuk menjadi mediator digital yang efektif. Larangan tanpa literasi seperti menutup mata tanpa mengajarkan cara melihat.
Ada lagi yang menarik: meski sangat waspada terhadap media sosial, masyarakat Indonesia justru sangat optimis terhadap peran akal imitasi (AI) dalam pendidikan. Ini kontras dengan negara-negara Barat seperti Kanada atau Prancis yang cenderung lebih skeptis dan bahkan mendorong pembatasan AI di ruang kelas.
Indonesia, bersama negara-negara Asia lainnya, melihat AI sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebanyak 42% responden Indonesia percaya bahwa kemajuan teknologi termasuk AI akan berdampak lebih positif daripada negatif terhadap pendidikan masa depan.
Paradoks ini mengungkap ketidakkonsistenan dalam literasi teknologi kita. Mengapa media sosial ditakuti sementara AI disambut? Kemungkinan karena dampak negatif media sosial sudah terlihat dan terasa (cyberbullying, kecanduan, misinformasi), sementara dampak AI masih dinilai abstrak dan diasosiasikan dengan “kemajuan”.
Mungkin karena riset ini dilakukan pada 2025, dan kasus-kasus seperti yang belakangan terjadi dengan Grok menelanjangi foto anak perempuan di linimasa X (Twitter), belum menjadi pertimbangan.
AI dalam pendidikan membawa tantangan etis yang tidak kalah serius: bias algoritma, privasi data siswa, ketergantungan pada teknologi, dan potensi memperlebar kesenjangan digital. Tanpa melek AI yang memadai, kita berisiko mengadopsi teknologi tanpa memahami implikasinya.
Dari sisi demografi, Indonesia berada di posisi unik. Sementara negara-negara maju seperti Korea Selatan (81%) memprediksi penurunan jumlah siswa, dan Jepang (68%) menghadapi krisis demografi, hanya 18% responden Indonesia memperkirakan penurunan jumlah siswa di wilayah mereka.
Ini adalah kabar baik sekaligus tantangan besar. Bonus demografi Indonesia—dengan populasi usia produktif yang masih besar—adalah aset luar biasa. Namun, bonus ini hanya akan menjadi berkah jika kita mampu menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua, bukan menjadi beban jika generasi muda tumbuh tanpa keterampilan yang relevan.
Data Ipsos juga menunjukkan bahwa 33% responden global menganggap tantangan kesehatan mental sebagai isu terbesar bagi generasi muda—melampaui kemiskinan, ekonomi, atau bahkan perubahan iklim. Di Indonesia, angka ini sedikit lebih rendah (28%), namun tetap signifikan.
Kombinasi antara tekanan akademik, paparan media sosial yang intens, dan ketidakpastian masa depan menciptakan generasi yang secara paradoks lebih terhubung namun lebih kesepian, lebih berpendidikan namun lebih cemas.
Satu temuan positif dari laporan ini adalah menghilangnya stereotip gender dalam minat mata pelajaran. Secara global, termasuk di Indonesia, gap antara laki-laki dan perempuan dalam minat terhadap mata pelajaran STEM (Sains, Teknologi, Teknik, Matematika) hampir tidak ada lagi di kalangan Generasi Z.
Pada generasi Baby Boomer, terdapat celah 13 poin persentase antara laki-laki dan perempuan dalam minat terhadap sains. Di Generasi Z, celah ini hampir nol. Ini menunjukkan bahwa kampanye mendorong partisipasi perempuan dalam STEM telah membuahkan hasil.
Bagi melek media, ini penting karena produksi dan kurasi konten digital semakin membutuhkan pemahaman teknologi. Semakin beragam partisipasinya, semakin kaya perspektif dalam ekosistem media digital kita.
Oh ada satu lagi yang bikin geli dari laporan ini: Data Ipsos mengungkap matematika adalah mata pelajaran yang paling dicintai sekaligus paling dibenci. Sebanyak 32% responden Indonesia menyebut matematika sebagai mata pelajaran favorit mereka—angka yang cukup tinggi dan menempatkannya di urutan kedua setelah sejarah.
Namun di saat bersamaan, 47% responden justru menyebut matematika sebagai mata pelajaran yang paling tidak mereka sukai—persentase tertinggi di antara 30 negara yang disurvei, hanya satu tingkat di bawah Rumania (48%) yang mencatat rekor tertinggi.
Polarisasi ekstrem ini bukan fenomena alamiah, melainkan produk dari cara matematika diajarkan di sekolah-sekolah kita. Matematika yang seharusnya melatih logika dan pemecahan masalah, terlalu sering direduksi menjadi hafalan rumus dan drill soal-soal ujian.
Bagi siswa yang “beruntung” menemukan guru yang inspiratif atau memiliki kecenderungan kognitif yang cocok, matematika menjadi mata pelajaran yang memukau. Namun bagi mayoritas lainnya, matematika menjadi sumber kecemasan kronis—sebuah trauma yang bertahan hingga dewasa.
Fenomena ini menunjukkan urgensi reformasi pedagogis: kita membutuhkan pendekatan yang membuat matematika dapat diakses dan dinikmati oleh lebih banyak siswa, bukan hanya segelintir yang “berbakat”. Kuncinya: Perbaikan kualitas guru, dimulai dengan memperhatikan kompetensi dan kesejahteraan mereka. Bukan malah memangkas anggarannya.
Secara umum, data Ipsos 2025 adalah wake-up call. Optimisme masyarakat Indonesia terhadap pendidikan adalah modal sosial yang berharga, namun ia bisa berubah menjadi kekecewaan pahit jika kesenjangan akses dan kualitas tidak segera diatasi.
Kekhawatiran terhadap media sosial menunjukkan kesadaran publik yang tinggi, namun harus direspons dengan pendidikan melek media yang sistematis, bukan sekadar larangan. Dan kepercayaan terhadap teknologi AI harus diimbangi dengan melek AI yang kritis.
Indonesia memiliki peluang besar memimpin transformasi pendidikan di Asia Tenggara. Akan tetapi peluang itu hanya akan terwujud jika kita mampu menjembatani jurang kesenjangan yang saat ini masih memisahkan jutaan anak Indonesia dari potensi terbaik mereka.
Saatnya mengubah optimisme menjadi aksi konkret. Saatnya membangun pendidikan yang tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk percaya diri, tetapi juga memberikan mereka kompetensi nyata untuk berkompetisi dan berkontribusi di panggung global.