Melembutkan kode keras
Waktu delapan hari yang diberikan alam adalah kode keras, memberi kesempatan emas bertindak, bukan jeda sunyi sebelum badai membawa kehancuran.
Saya duduk di ruang kerja, ditemani playlist lagu sendu, tetesan air hujan yang merembes dari atap yang bocor, dan tumpukan kabar bencana yang membuat kepala pening. Bukan pening karena data BMKG yang rumit, tapi pening karena ketidakwarasan cara kita merespons data itu.
Saya mulai percaya bahwa di Indonesia, kebenaran saintifik itu adalah semacam barang antik yang mahal: dihormati di atas kertas, tapi disembunyikan di gudang karena dianggap terlalu merepotkan untuk dipamerkan di ruang tamu kebijakan.
Tragedi Siklon Tropis Senyar di Sumatera, yang sudah diberi kode keras delapan hari sebelumnya, hanyalah puncak gunung es dari habitus nasional kita yang gemar bermain api dengan risiko. Ironi yang lebih pedih? Instansi yang berjuang keras agar kita selamat, BMKG, justru pernah dianggap pembuat gaduh hingga diinterogasi polisi.
Inilah komedi gelap kita: kita punya alat sekelas superkomputer untuk memprediksi bencana, tapi kita punya mentalitas administrasi yang alergi terhadap kebenaran yang tidak menyenangkan. Kita sudah berkali-kali ditampar kenyataan mitigasi yang lemah, tapi kita memilih ngeles.
Mari kita reka ulang skandal panggilan polisi yang dialami BMKG sekitar 2018. Kepala BMKG saat itu, Dwikorita Karnawati, bersama jajarannya, diundang—atau lebih tepatnya, dipanggil—oleh Polda (tak jelas dari mana) setelah mereka gencar sosialisasi tentang potensi ancaman Gempa Megathrust.
Gempa Megathrust, sebuah ancaman real di sepanjang lempeng subduksi, adalah topik yang harusnya dibahas dengan meja bundar mitigasi, anggaran emergency cair, dan simulasi evakuasi besar-besaran. Tapi apa yang terjadi? Seminar saintifik tentang patahan bumi ini malah dianggap meresahkan.
Dwikorita Karnawati menceritakan langsung ironi ini: “Pertama kali kami dipanggil Polda nih, seminar tentang ini. Tahun 2018. Karena masyarakat menjadi kaget, gumun, heboh. Karena dianggap meresahkan, kami diinterogasi, dipanggil Polda. Alhamdulillah sekarang kami sudah menjadi erat dengan Polda,“ katanya dalam kutipan CNBC Indonesia (20/8/2024).
Bayangkan posisi mereka: mereka harus memilih antara diam dan membiarkan potensi korban jiwa (dengan risiko didakwa kelalaian) atau berbicara jujur (dengan risiko didakwa pembuat kegaduhan). Mereka memilih opsi kedua, dan harga yang harus dibayar adalah interogasi oleh aparat.
Ini temuan sekilas dari apa yang sudah dilakukan BMKG, dan diberitakan media. BMKG mulai memantau dan memperingatkan potensi dampak cuaca ekstrem di Sumatera jauh sebelum menjadi siklon tropis. Lagi pula siklon tropis memang tak pernah menyentuh Garis Katulistiwa, membuat Indonesia selama ini “kebal” terhadap dampak langsungnya.
21 November 2025: Bibit Siklon Tropis 95B teridentifikasi di perairan Selat Malaka. Sejak tanggal ini, wilayah terdampak telah mengalami hujan setiap hari (ANTARA News, 27/11/2025).
25 November 2025: BMKG mengeluarkan Prospek Cuaca Mingguan yang meminta kewaspadaan terhadap Bibit Siklon Tropis di Indonesia bagian utara (BMKG, 27/11/2025).
26 November 2025 (Pukul 07.00 WIB): Bibit Siklon 95B berevolusi menjadi Siklon Tropis Senyar. BMKG segera mengeluarkan Siaran Pers yang meminta kesiapsiagaan cuaca ekstrem di Aceh dan Sumatera Utara, menekankan prinsip “awas, siaga, selamat” (BMKG, 26/11/2025).
25–27 November 2025: Curah hujan mencapai kategori ekstrem (lebih dari 200 mm/hari) di beberapa titik, seperti Aceh Utara dan Medan, menyebabkan bencana banjir dan longsor dengan dampak signifikan (Detik.com, 29/11/2025).
27 November 2025: Siklon Tropis Senyar dinyatakan punah/melemah, meskipun potensi cuaca ekstrem dari eks-siklon masih diwaspadai di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan (BMKG, 27/11/2025).
BMKG bahkan menyebut eksplisit perlunya kewaspadaan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, dengan harapan “early warning menghadirkan early action, menuju zero victim” (BMKG, 26/11/2025). Namun, kenyataannya dampak bencana hidrometeorologi tetap masif, mengakibatkan ratusan korban jiwa, melumpuhkan aktivitas warga dan pemerintah setempat.
Data saintifik, di momen itu, diperlakukan layaknya tersangka kriminal yang harus membuktikan bahwa ia tidak berniat jahat. Kita tidak saja menuju era anti-sains, tapi menjadi lebih keras kepala karena kebodohan diberi kuasa.
Apa yang terjadi pada BMKG adalah senyata-nyatanya konsep habitus milik Pierre Bourdieu. Ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cetak biru yang tertanam kuat dan membuat kita secara otomatis bertindak dan berpikir. Di sini, Habitus Birokratis bertemu dengan Habitus Publik.
Medan sosial di Indonesia (medan politik, ekonomi, dan birokrasi) sangat sensitif terhadap ketidakstabilan. Stabilitas itu harga mati. Sampai-sampai, konon katanya, kabar buruk tak boleh langsung menyambangi Presiden karena bisa menimbulkan ketidakstabilan. Kabar itu harus disaring agar menjadi lebih halus, tak perlu lagi dikunyah.
Ketika BMKG meluncurkan peringatan Megathrust atau Siklon Senyar, informasi ini masuk ke dalam field yang diatur oleh Habitus Penyangkal. Peringatan bencana yang jujur dianggap mengancam status quo. Jika data Megathrust benar, harga properti di pesisir bisa anjlok, investasi pariwisata bisa terhenti, dan trust publik terhadap stabilitas negara bisa runtuh.
Habitus Penyangkal ini kemudian bekerja secara otomatis untuk menjaga ketenangan artifisial, dan cara termudah adalah dengan menghukum pembawa berita buruk—memanggil BMKG ke kantor polisi.
Lalu kita bertemu Doxa. Anggapan yang tak dipertanyakan dan diterima secara luas dalam suatu field. Semacam tau-sama-tau, gitu lah. Doxa di Indonesia adalah: a) Pemerintah akan selalu datang (walaupun terlambat); b) Bencana adalah urusan takdir yang tak bisa dilawan; c) Ketidakbenaran yang menenangkan lebih baik daripada kebenaran yang meresahkan.
Ketika BMKG datang membawa data Megathrust yang mengganggu Doxa, sistem pun reaktif. Peringatan 8 hari Siklon Senyar pun “seolah diabaikan” karena Doxa meyakini, “Ah, paling cuma hujan deras biasa. Tidak separah itu.” Indikasinya sudah kita lihat pada seorang Kepala BNPB.
Bayangkan seorang Kepala BNPB, yang seharunya lebih tahu tentang bencana yang bakal dan sedang terjadi, menyepelekan tragedi di Sumatera seolah “hanya ramai di medsos”. Lalu dengan enteng minta maaf, mengaku tak menyangka besaran dampak bencana banjir bagi masyarakat.
Habitus inilah yang menciptakan disposisi pada elite untuk meremehkan risiko dan menekan publik untuk berpasrah. Kita hidup dalam habitus yang alergi terhadap kebenaran yang menyakitkan karena kita belum pernah membangun Habitus Tanggap dan Sadar yang kokoh.
Coba kita bandingkan respons kita terhadap data. Di era digital, kita mengonsumsi data pop culture (misalnya, thread gosip selebriti atau analisis plot twist film) dengan kecepatan luar biasa cepat. Kita bisa menganalisis, menyebarkan, dan merespons informasi ini dalam hitungan detik. Data ini terasa penting dan mendesak.
Namun, ketika data saintifik yang jauh lebih penting—seperti informasi Megathrust yang mengancam jutaan jiwa, atau peringatan Siklon Tropis Senyar yang datang delapan hari sebelum bencana—muncul, sistem kita tiba-tiba mengalami perlambatan yang masif.
Peringatan itu datang dengan tanda seru dan tanda bahaya, Sayangnya, diabaikan seolah-olah tak ada harganya, Maka, bencana datang dengan amarah dan bahaya, meninggalkan kita dalam tangisan dan luka di dada. Kita lebih suka mendengar suara gombal, daripada mendengar peringatan yang akurat dan krusial.
Mengapa kita lebih cepat merespons tweet gosip daripada early warning? Karena data bencana, dalam habitus kita, tidak membawa modal sosial (seperti ketenaran atau like). Data bencana membawa ketidaknyamanan dan kewajiban. Kewajiban evakuasi, alokasi anggaran, dan mengambil keputusan sulit. Dalam Habitus Lalai, hal-hal ini adalah beban, bukan prioritas.
Ironi BMKG yang dipanggil polisi bukan satu-satunya. Di ujung sistem yang lain, absurditas itu bermanifestasi dalam kriminalitas kecil yang mengancam seluruh jaringan. Ada saja warga yang mencuri Panel Surya InaTEWS (Sistem Peringatan Dini Tsunami) di Wakatobi, yang kemudian harus dilaporkan polisi.
Di hulu, ilmuwan diinterogasi karena terlalu jujur, Di hilir, alat penyelamat dirampok karena dianggap untung. Ini bukti tumpulnya kesadaran kolektif kita. Bagaimana mungkin bisa menuntut kesiapsiagaan dari pemerintah, sementara pada saat yang sama, masyarakatnya merusak infrastruktur penyelamat jiwa demi keuntungan sesaat?
Kita ingin selamat tanpa berkorban, kita ingin diperingatkan tanpa diresahkan, dan kita ingin kesiapsiagaan tanpa biaya.
Kasus Siklon Senyar yang diabaikan dan kasus Megathrust yang berujung panggilan polisi adalah cermin buram yang menunjukkan bahwa habitus kita harus dioperasi total. Kita harus membangun Habitus Sadar dan Bertanggung Jawab yang melihat data saintifik sebagai aset nasional. Harus direspons dengan kecepatan, kecermatan, dan ketepatan.
Peringatan dini harus jadi mandat yang tidak bisa diganggu gugat, bukan sekadar rekomendasi opsional yang bisa diabaikan dengan dalih “menjaga stabilitas.” Ketenangan yang didasarkan pada pengingkaran adalah bom waktu yang lebih berbahaya daripada banjir bandang itu sendiri.
Mari sudahi drama ini. Kita harus belajar merangkul kebenaran tanpa harus memidanakannya, dan kita harus belajar menanggapi bisikan alam tanpa harus menunggu jeritan korban. Jika tidak, kita selamanya menjadi bangsa yang terlambat menyadari: Waktu delapan hari yang diberikan alam adalah kesempatan emas, bukan jeda sunyi sebelum kehancuran.