Laba di hulu, bencana di hilir
Saat kita berdebat apakah aktivis terlalu ‘puritan’ atau tidak, pada saat yang sama, pure profit sedang bekerja di hulu, dan hasilnya adalah pure disaster di hilir.
Saya ingat momen sunyi di tengah bising berita. Itu terjadi setelah Sumatera kembali berduka, dari lahar dingin yang menggulung desa di Barat hingga banjir bandang yang menghanyutkan rumah di Utara. Saya melihat puing-puing, bukan sebagai sekadar korban cuaca, tapi barang bukti kegagalan nalar.
Barang bukti bahwa ada sepotong kayu kecil—potongan memori fungsi alam yang hilang—yang kini terapung di genangan lumpur cokelat pekat. Ironisnya, di tengah duka yang nyata dan bukti kerusakan yang terverifikasi, suara yang bergaung justru bukan soal tata ruang yang remuk redam, atau izin tambang yang luntur di tengah deras hujan. Tidak.
Saat kita kehilangan hutan dari Aceh hingga Lampung, linimasa meributkan label baru. Kita kehilangan gunung, tapi dapat meme. Kita kehilangan perspektif, tapi dapat sensasi. Saya menangkap ada kegilaan kognitif, saat kita sibuk mendebat puritanisme ideologis aktivis, padahal yang membunuh kita adalah puritanisme laba korporasi.
Suara itu, yang datang dari podium digital dan mimbar intelektual, sibuk sekali meributkan sebuah label absurd yang naik daun, atau lebih tepatnya, yang ‘bersemi kembali’ di tengah bencana: Wahabi Lingkungan. Haha.
Puritanisme. Kata yang selalu seksi untuk digoreng di linimasa. Membaca diksi itu, saya sempat berpikir, apakah kini menolak deforestasi harus dibarengi dengan fatwa haram pada air mineral kemasan? Apakah menuntut keadilan ekologis harus seksi dan vibes Gen Z, bukan sekadar keras kepala dan murni?
Istilah “Wahabi Lingkungan” bukanlah jargon kekinian. Itu diksi lama yang dilempar seorang intelektual terkemuka, Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil), di tengah polemik izin tambang. Ia terikat dengan konteks pelibatan organisasi masyarakat dalam industri ekstraktif.
Ulil menyamakan aktivis penolak aktivitas pertambangan dengan sikap puritanisme tekstual dalam teologi Wahabi. Ramai sejak Juni 2025 silam.
“Peduli lingkungan, oke. Menjadi wahabi lingkungan jangan. Harus dibedakan antara peduli lingkungan dengan menjadi ‘wahabi lingkungan’ yang hanya menggaungkan ‘wokisme dan alarmisme global’ dalam bidang lingkungan. Berbahaya!” cuitnya, yang kemudian melebar jadi “puritanisme lingkungan”—sikap menuntut kemurnian alam, menolak intervensi manusia secara total.
Di mata sang pencetus, aktivisme “ekstrem,” yang menolak sama sekali industri ekstraksi karena dianggap “dangerous” secara inheren, adalah berbahaya. Jadi, danger yang pertama di mata narator adalah ekstremisme aktivis, bukan gerusan alat berat di hulu sungai. Bukankah ini lucu?
Seorang kritikus lingkungan yang menunjuk kerusakan hutan dianggap puritan, kolot, dan mungkin enggak open-minded terhadap good mining yang konon katanya responsible. Sementara, perusahaan yang menanggalkan hutan demi monokultur sawit atau tambang emas, lolos dari label puritanisme laba.
Mereka justru dianggap pahlawan pembangunan, menyuplai nikel, batu bara, atau minyak sawit murni, tanpa dosa, tanpa cela—asal cuan tetap mengalir.
Sarkasme ini menusuk. Kita didorong untuk percaya bahwa kelompok yang menuntut agar alam berfungsi sebagaimana mestinya, menolak kerusakan ekosistem, adalah kelompok yang “ekstrem.” Mereka seolah-olah harus minta maaf karena ingin pohon tetap menjadi pohon, sungai tetap menjadi sungai, dan hutan hujan tropis tetap menjadi paru-paru dunia. Menuntut kemurnian fungsi ekologis dianggap setara dengan fundamentalism.
Ini adalah komedi yang lebih gelap dari malam tanpa listrik di pedalaman Sumatera. Aktivis yang berseru “Jangan tebang pohon!” dihadapkan pada mesin politik yang berseru, “Jangan ganggu pertumbuhan modal!” Siapa yang lebih puritan di sini? Mereka yang ingin kemurnian ekosistem, atau mereka yang ingin kemurnian margin keuntungan dari angka 10% menjadi 15%, tidak terganggu suara burung atau air mata penduduk desa?
Mari tinggalkan sejenak debat label yang absurd itu dan kembali ke Sumatera, ke tempat lumpur itu benar-benar mengalir. Bencana hidrometeorologi, sejak di Sumatera Barat (Mei 2024) maupun banjir bandang di Sumatera Utara (khususnya Tapanuli, November 2025), memiliki satu benang merah faktual. Benang merah itu bukan fatwa keagamaan, melainkan izin pertambangan.
Fakta di lapangan berbicara lebih jujur daripada caption di media sosial. Walhi Sumatera Utara tegas menyatakan dalam kutipan media, “tujuh perusahaan menjadi penyebab utama banjir bandang dan longsor di wilayah Tapanuli,” yang melanda delapan kabupaten/kota pada November 2025.
Apa penyebab utamanya? Hilangnya tutupan hutan di kawasan vital seperti Ekosistem Harangan Tapanuli (Batang Toru) akibat ekspansi industri ekstraktif—tambang emas, PLTA, geothermal, dan perkebunan sawit.
Lihat, betapa lugunya alam ini. Hutan adalah ibu pertiwi yang menyerap air. Ketika akar-akar pohon besar dicabut, digantikan oleh perkebunan monokultur atau lubang tambang, maka fungsi alam sebagai spons pun hilang.
Aktivis tidak perlu menjadi “wahabi” untuk melihat ini. Mereka hanya perlu membuka mata dan melihat citra satelit: di dekat lokasi bencana, ada konsesi tambang, ada lahan gundul. Mereka hanya perlu melihat video yang beredar: batang-batang kayu ikut hanyut. Kerusakan ekosistem ini fakta terverifikasi, bukan alarmisme belaka. Ia adalah akibat dari kebijakan yang menggerus kawasan ekosistem penting, seperti lanskap Bukit Barisan, demi quick profit.
Jadi, saat kita sedang seru mendebat apakah aktivis itu terlalu ‘puritan’ atau tidak, pure profit sedang bekerja di hulu dan hasilnya pure disaster di hilir. Ironi ini sungguh melodi yang pahit, merdu dalam bencana, dan terus-menerus mengulang nada yang sama.
Saya jadi ingat ulasan Tirto.id (5/8/2025) soal “Agnotologi”. Ini tentang ketidaktahuan yang sengaja dibuat. Kerangka teoretis yang menjelaskan mengapa dan bagaimana hoaks dan misinformasi diciptakan serta disebarkan. Tujuannya? Tentu saja, kepentingan bisnis, politik, atau ideologi. Di sinilah kita perlu tengok pakar sosiolog kealpaan: Ilmu Ngeles Massal.
Agnotologi, yang secara sederhana bisa disebut sebagai ilmu tentang produksi ketidaktahuan (production of ignorance), diciptakan Robert N. Proctor dan Iain Boal. Teori ini menjelaskan bagaimana ketidaktahuan—atau keraguan publik—bukan fenomena alamiah belaka (karena kurang informasi), tetapi sengaja direkayasa, dimanipulasi, dan disebarkan secara sistematis.
Dalam konteks isu lingkungan di era digital ini, Agnotologi adalah soft power paling jahat. Pertama, agnotologi bekerja dengan menciptakan diversi narasi. Ketika aktivis Walhi menyajikan data tentang tujuh perusahaan penyebab banjir, narasi itu adalah pengetahuan yang menuntut pertanggungjawaban.
Untuk melawan pengetahuan ini, manipulator tidak perlu menyangkal data secara langsung (karena sulit, data Walhi terverifikasi). Mereka hanya perlu melahirkan narasi tandingan yang lebih menarik, lebih emosional, dan lebih ideologis. Inilah peran label “Wahabi Lingkungan.”
Kita teralihkan dari “Siapa yang membabat hutan?“ menjadi “Apakah aktivis ini terlalu radikal?“ Pergeseran fokus ini efektif di ruang digital. Algoritma tidak peduli pada kebenaran; mereka hanya peduli pada engagement. Kontroversi dan tuduhan “Wahabi Lingkungan” adalah pemicu ideal: ia menyentuh isu sensitif agama (Wahabi) dan isu hangat politik (Lingkungan), menciptakan viral dan mengalahkan daya sebar laporan ilmiah tentang deforestasi.
Agnotologi menciptakan kabut keraguan (The Fog of Doubt). Tujuannya bukan membuat publik percaya bahwa pertambangan itu baik, melainkan agar publik meragukan semua pihak. Begitu benih keraguan tertanam, sulit sekali untuk menghapusnya. Jika kelompok pro-lingkungan dilabeli “ekstremis” dan “puritan,” maka semua yang mereka katakan otomatis tercemar.
Publik akan berpikir: Ah, ini pasti cuma alarmisme berlebihan. Kedua pihak sama-sama ekstrem. Mari kita cari jalan tengah. Jalan tengah yang dimaksud ini, sayangnya, selalu menguntungkan pihak yang punya modal besar.
Agnotologi berhasil mengubah ketidaktahuan menjadi konstruksi aktif yang kompleks. Ia memastikan bahwa meskipun rumah hanyut, atau korban tewas karena bencana itu nyata, penyebab utamanya tetap diselimuti keraguan.
Inilah puritanisme laba yang sesungguhnya: sebuah keyakinan fanatik bahwa profit tidak boleh disentuh, tidak boleh diintervensi, dan tidak boleh dipersoalkan. Demi menjaga kemurnian laba ini, segala macam label, narasi, dan produksi ketidaktahuan pun sah-sah saja untuk digelontorkan.
Ini bukan lagi sekadar ngeles. Ini strategi pemindahan dosa. Perusahaan pencemar bahkan bisa membayar konsultan digital untuk membuat publik percaya bahwa korbanlah yang berlebihan, atau penyelamatlah yang radikal. Mereka mempersonifikasi ketidakberdayaan alam menjadi label ideologis yang gampang di-swipe dan gampang di-skip.
Puritanisme laba pun mencapai level fanatisme tertingginya: menuntut kemurnian cash flow bahkan di atas tumpukan mayat korban banjir.
Absurditasnya mencapai klimaks saat kita harus mendefinisikan ulang radikalisme. Apakah radikal itu: Seseorang yang ingin pohon tua di hutan dilindungi karena ia host bagi ekosistem dan buffer bencana? Atau, kebijakan yang mengorbankan fungsi vital jutaan hektar hutan dan membahayakan ratusan ribu jiwa demi keuntungan finansial jangka pendek?
Kita seperti di tengah seminar nasional tentang “Bahaya Puritanisme Lingkungan” di atas lahan yang baru saja diterjang banjir bandang—yang disebabkan puritanisme lain: puritanisme korporasi yang hanya memuja grafik laba murni, yang tak mau mencampur “kemurnian” profit dengan pertimbangan ekologis. Mereka ingin uangnya bersih dari dosa lingkungan.
Bencana alam di Sumatera terjadi karena defisit hutan yang akut, bukan defisit iman pada pembangunan. Pelaku utamanya adalah industri ekstraktif yang didukung perizinan yang masif, bukan aktivis lingkungan yang masif. Label “Wahabi Lingkungan” adalah produk Agnotologi, senjata ideologis yang berfungsi untuk melakukan gaslighting massal—membuat korban kebingungan dan mempertanyakan kewarasannya sendiri.
Kebenaran digerus jadi alarmisme. Keadilan ditukar dengan wokisme. Dan penderitaan rakyat di hilir disulap jadi materi perdebatan ngehek di Twitter. Anda yang hidup di tengah kabut informasi dan label yang bertebaran secepat menyusutnya paket data, harus paham bahwa dalam pertempuran narasi ini, yang dikorbankan bukan hanya pohon di Batang Toru, tapi juga akal sehat kita.
“Puritanisme” yang harus kita waspadai bukanlah kemurnian alam yang dituntut aktivis—karena alam memang harus kita kembalikan pada fungsi murninya agar kita bisa hidup. Puritanisme yang berbahaya adalah Puritanisme Laba, ideologi ultra-konservatif yang menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai teks suci yang tidak boleh diganggu gugat oleh kritik, oleh lumpur, oleh korban jiwa, apalagi oleh tuntutan kemurnian ekologis.
Jika kita tidak berhati-hati, kita akan terus berdebat soal label, sementara air bah dan lahar dingin terus mengalir, membawa bersama batang-batang kayu yang berasal dari hutan yang kita debatkan status ke-Wahabian-nya. Kita akan terus sibuk beradu argumen tentang siapa yang paling ekstrem, padahal kehancuran yang nyata sudah sangat ekstrem.
Saatnya berhenti mengunyah label, dan mulai mengurus akar masalah. Biarkan lumpur itu menjadi saksi bisu bahwa di negeri ini, Tuhan kita bukanlah alam, melainkan laba. Dan laba tidak pernah meminta maaf, laba hanya menuntut agar cuan tetap berirama, agar kehancuran ini tidak sia-sia.