Bencana Kapitalogenik
Stop scroll dan jangan percaya bahwa Rp20.000 donasi cukup untuk menebus dosa sistem yang kita nikmati tapi tidak kita lawan.
Di antara jeda doomscrolling di linimasa, muncul pertanyaan, mengapa setiap ada bencana di negeri ini selalu terasa seperti deja vu—terasa seperti tragedi yang diputar ulang dengan filter dan lokasi yang berbeda, tetapi skenario utamanya tetap sama: kekalahan telak manusia atas sistem.
Pada momen inilah suara Dr. Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan dan ekofeminis asal India, berdengung. Ia tidak bicara soal kutukan dewa atau human error semata, melainkan tentang konsep yang ia sebut “capitalogenic”. Ini menarik, karena pandangan ini sangat Freirian.
Bagi saya, istilah ini seperti tamparan telak ke wajah kita yang memilih untuk menyalahkan “anthropogenic”—perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah manusia secara umum. Shiva mengambil pisau bedah yang lebih tajam: bukan cuma manusia, tetapi sistem kapitalis-patriarkis yang secara inheren rakus.
Sistem ini mereduksi alam menjadi sekadar “komoditas” yang bisa direkayasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi maksimal. Ini bukan cuma ulah sembarangan manusia, bukan. Ini ulah manusia yang diradikalisasi oleh pasar. Bencana, menurut kacamata “capitalogenic”, bukanlah “kecelakaan”.
Bencana adalah produk sampingan (by-product) yang terencana dari sebuah model ekonomi yang menuntut pertumbuhan profit tanpa henti. Coba bayangkan. Demi laba, hutan hujan kita—paru-paru dunia—harus diubah menjadi monokultur sawit atau tambang nikel.
Hutan adalah ekosistem kompleks berisi ribuan spesies mikroba dan pohon-pohon, tapi dipaksa menjadi hamparan seragam. Homogenisasi ini menurut Shiva merupakan manifestasi pengetahuan reduksionisme dengan prinsip maskulinitas dan mengabaikan nilai-nilai holistik alam.
Ketika hujan turun deras, seperti pada November 2025, alam yang telah kehilangan keragaman hayati dan daya serap alaminya, auto-pilot ambyar. Banjir, longsor, kekeringan: semua adalah tagihan kartu kredit kapitalisme yang jatuh tempo, dengan bunga nyawa kaum miskin dan termarjinalkan.
Di sinilah Ekofeminisme Transformatif masuk sebagai lensa wajib-pakai. Teori yang digagas oleh Vandana Shiva bersama Maria Mies ini mengkritik budaya kapitalis-patriarki yang mendominasi pemikiran: Eksploitasi terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan berjalan beriringan.
Alam, layaknya perempuan, direndahkan, diobjektifikasi, dan dianggap inferior dibandingkan “budaya” atau “akal” yang didominasi laki-laki. Alam harus “dijinakkan”, “dikuasai”, dan “disederhanakan” agar efisien untuk profit. Dalam konteks bencana di Indonesia, siapa yang paling menderita?
Seringkali, perempuan dan anak-anak di komunitas pinggiran harus ekstra keras mencari air bersih, pangan, dan bertahan hidup di lingkungan tercemar. Para pria pergi mencari nafkah ke kota. Inilah penindasan ganda: penindasan ekologis dan penindasan gender, yang bertemu di titik nol bencana.
Shiva dengan tegas menunjuk: Revolusi Hijau yang diagung-agungkan itu sebagai manifestasi pengetahuan reduksionisme yang sangat maskulin. Ia memaksakan jalan monokultur, uniformitas, dan homogenitas. Petani dipaksa membeli benih yang dipatenkan—sebuah ironi karena benih adalah sumber kehidupan yang seharusnya memperbanyak kehidupan.
Maka reduksionisme secara fundamental memandang alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan atau diganti, bukan dikerjasamakan. Dalam esai Terra Viva, Shiva mengatakan, “Kita adalah bagian dari alam, bukan tuan atasnya. Setiap napas yang saya ambil adalah hadiah dari daun-daun hijau. Setiap kali saya minum, saya minum karunia dari sungai atau aliran air.”
Mematenkan benih, mereduksi hutan menjadi square foot kayu, adalah penyangkalan terhadap kesunyatan ekologis. Ini adalah ‘ekonomi pembunuh’ yang bekerja dalam siklus ekstraksi linear (ambil, pakai, buang), bertolak belakang dengan ekonomi kehidupan yang bersiklus. Inilah capitalogenic.
Tentu, seperti layaknya gossip viral di medsos, pandangan ini tak luput dari pro-kontra. Para pendukung anthropogenic—perubahan yang disebabkan oleh manusia—menganggap “capitalogenic” terlalu fokus pada sistem besar, seolah-olah manusia sebagai individu tidak memiliki agency atau tanggung jawab.
Bukankah kita, sebagai konsumen, juga ikut membeli produk dari perusahaan perusak lingkungan? Bukankah kita juga buang sampah sembarangan dan lalai dalam menjaga ekosistem? Well, bisa iya, bisa juga tidak.
Pandangan “capitalogenic” sebetulnya tidak meniadakan ulah manusia. Ia menggeser fokus dari “manusia sebagai individu yang bodoh” ke “manusia sebagai pion dalam mesin kapitalis”. Manusia tidak menyababkan bencana karena mereka khilaf, melainkan didorong oleh sistem (iklan, branding, need for growth) untuk terus mengonsumsi.
Data menunjukkan bahwa 10% orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas dua pertiga pemanasan global, dan hanya 100 perusahaan yang menjadi sumber lebih dari 70% emisi gas rumah kaca dunia sejak 1988. Jadi, bukan kita yang bandel, tapi sistem yang memaksa kita bandel, atau setidaknya, memberi kita pilihan antara bandel atau kelaparan.
Tengoklah Lithium untuk mobil listrik yang menuntut penambangan merusak, Vandana Shiva menyebutnya: “It’s theatre! And it’s a denial of our role as equal participants on this planet.” Kita hanya sedang menonton drama kepura-puraan hijau sambil tetap menjadi konsumen yang patuh. Absurd, bukan?
Lalu, ada sudut pandang konservatif-fatalistik yang sering muncul di Indonesia: bencana adalah kehendak Tuhan/takdir atau bahkan azab akibat kemaksiatan manusia. Pandangan ini sangat kuat, dan sering dijadikan justifikasi penguasa untuk menutupi kebijakan-kebijakan perusak lingkungan.
Jika bencana adalah “azab”, maka upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menjadi sia-sia, karena toh semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Ngapain repot-repot mitigasi, kalau ending-nya sudah diatur?
Ironisnya, pandangan ini bertentangan dengan tafsir-tafsir progresif yang justru menekankan bahwa bencana juga disebabkan ulah manusia sendiri. “… telah terjadi berbagai bencana di daratan dan di lautan yang terjadi karena ulah manusia…” (QS. Ar-Rum: 41).
Potongan ayat barusan adalah pengingat bahwa Tuhan memberikan free will kepada kita untuk mengurus Bumi. Jika kita memilih untuk merusaknya demi kerakusan, ya jangan salahkan langit.
Fenomena ini, menurut analisis, bisa menjadi strategi coping bagi korban yang tidak berdaya secara struktural (kasus Lapindo) agar mereka tetap kuat secara psikologis. Mereka memilih pasrah kepada Yang Maha Kuasa, karena melawan korporasi dan pemodal yang didukung aparat jauh lebih menakutkan.
Jadi, fatalisme ini bukan hanya soal iman, tapi juga strategi pertahanan psikologis terhadap tirani struktural. Di sinilah absurditas maksimum tercapai, saat dua pandangan—capitalogenic (modal rakus) dan fatalistik (pasrah pada takdir)—saling bersalaman di balik tirai bencana.
Bayangkan: Sebuah perusahaan raksasa tambang melakukan penjarahan tanah secara masif, didukung kebijakan yang ugal-ugalan dan oknum pejabat yang check-in di daftar orang terkaya di dunia. Mereka mengubah perbukitan menjadi lubang-lubang menganga. Bencana longsor pun terjadi, menewaskan warga desa yang menolak menjual tanahnya.
Apa reaksi publik dan penguasa? Penguasa akan menunjuk Perubahan Iklim Global (anthropogenic) sebagai penyebab, menggeser fokus dari izin HGU yang mereka terbitkan. Masyarakat awam—yang kehilangan segalanya—seringkali mengadopsi narasi fatalisme, menganggapnya ujian atau azab.
Logika mereka adalah: toh melawan modal tidak akan menang, melawan nasib pun percuma. Kepasrahan total ini, alih-alih melawan, justru menguntungkan total bagi kapitalis. Mereka tak perlu membayar kompensasi, karena toh yang salah adalah “takdir”, bukan “operasi tambang yang melanggar baku mutu”.
Maka mobilisasi bantuan adalah upaya sekali tepuk untuk dua lalat: Meraup simpati publik, sekaligus simpati dari korban yang sedang kehilangan harapan. Jangan heran bila sejak lama branding partai akan mendadak ramai di lokasi bencana, atau dalam pemberitaan di berbagai kanal media. Lalu semua lupa tentang problem masif, sistematis, dan terstruktur itu.
Ormas keagamaan ada yang pernah mengakui bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia akibat sikap rakus dan tamak. Namun, ketika agama hanya berhenti pada fatwa haram merusak lingkungan dan anjuran taubat (penghijauan) di level individual—tanpa perlawanan politik lingkungan yang mendesak negara mencabut izin-izin monokultur/tambang rakus (capitalogenic)—fatwa itu tak ubahnya penjaga pintu gerbang kapitalisme.
Kita disuruh membersihkan sampah di halaman rumah kita, sementara pabrik raksasa terus membuang limbah ke sungai yang sama. Kaum konservatif, kini berisiko bermetamorfosis menjadi hamba korporasi, karena hanya berani bersuara di level moral, bukan di level struktural kebijakan politik.
Sungguh aneh dan sekaligus menyedihkan. Kapitalisme merusak alam dan memarjinalkan manusia, sementara fatalisme yang sempit tanpa sadar menjadi bantal empuk bagi tidur nyenyak para perusak itu. Inilah kolaborasi toxic yang menciptakan siklus abadi bencana di Nusantara: rakus modal yang merusak, diikuti pasrah moral yang melanggengkan.
Ah, kapitalogenik memang lihai menyelinap di setiap sendi kehidupan. Pada akhirnya, tiga pandangan ini—capitalogenic, anthropogenic, dan fatalistik—bukanlah pilihan menu di aplikasi pesan antar. Mereka adalah tiga lapis realitas yang saling menindih di Indonesia.
Fatalisme menidurkan kesadaran kritis masyarakat; anthropogenic (yang terlalu umum) membuat kita merasa bersalah, tetapi tak tahu harus berbuat apa; dan capitalogenic sebagai akar masalah justru tak terlihat karena ia bekerja di balik spreadsheet raksasa para global corporation.
Bencana di Indonesia saat ini bukan lagi sekadar gempa bumi atau letusan gunung berapi alami yang sulit diprediksi; lebih banyak lagi bencana sosiologis yang ditunggangi oleh kerakusan modal para oligarki.
Jangan percaya bahwa donasi Rp20.000 cukup untuk menebus dosa sistem yang kita nikmati tapi tidak kita lawan. Jika Vandana Shiva benar, kita sedang berada di titik yang menuntut keberanian. Keberanian untuk mengatakan, “Ini bukan takdir, ini bukan cuma ulah kita, ini ulah sistem yang dirancang untuk membunuh kita secara perlahan demi profit.”
Pada tulisan sebelumnya saya menyebut “Laba di hulu, bencana di hilir”. Di tengah semua tragedi ini, bayangkan para CEO dari 100 perusahaan biang kerok emisi, sedang mengadakan Rapat Evaluasi KPI (Key Performance Indicator) Bencana Tahunan di sebuah suite hotel bintang tujuh.
Mereka saling bertepuk tangan karena, wow, bencana tahun ini menghasilkan peningkatan pesanan semen, kontrak pembangunan kembali infrastruktur yang baru, dan penjualan air minum kemasan yang melonjak. Mereka tertawa, dan tawa itu adalah tawa paling kering di atas reruntuhan.
Kalau kita tak punya nyali, ya sudah. Mari kita tunggu bencana berikutnya, yang akan datang dengan skala yang lebih besar, tawa yang lebih kering, dan meme yang lebih absurd.